Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pendataan menjadi salah satu kunci penyelesaian. Seluruh nama warga perlu dicocokkan dengan dokumen pendukung dan kondisi penguasaan tanah agar tidak ada pihak yang terlewat dalam proses administrasi.
Komisi A meminta Pemerintah Desa Kalirejo memperbaiki administrasi dan mengajukan kembali persoalan tersebut kepada Bupati Bojonegoro. Pembahasan lanjutan diharapkan dapat dilakukan setelah dokumen dan persoalan mendasar lebih jelas.
Warga Berharap Mendapat Kepastian Hak
Pemerintah Desa Kalirejo sebelumnya menyampaikan harapan agar warga yang terdampak memperoleh kepastian hak atas tanah, termasuk kemungkinan penerbitan sertifikat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Penyelesaian tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah terkait, Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, dan instansi pertanahan.
Penelusuran berkas pengajuan terdahulu juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Apabila dokumen lama belum lengkap atau proses sebelumnya terhenti, administrasi perlu diperiksa dan dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku.
Musyawarah Desa dapat menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan apabila diperlukan untuk memperjelas kesepakatan dan melengkapi administrasi. Namun, langkah tersebut tetap harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dokumen dan mekanisme hukum yang berlaku.
Penerbitan sertifikat tidak dapat dianggap otomatis hanya karena warga telah lama menempati lahan. Status tanah, riwayat penguasaan, keabsahan dokumen, serta mekanisme pengalihan atau tukar guling harus lebih dahulu dipastikan oleh instansi berwenang.
Komentari