Mediabojonegoro.com – Persoalan tanah pengganti bagi warga yang terdampak pembangunan Jembatan Glendeng kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bojonegoro. Setelah berlangsung selama puluhan tahun, persoalan tersebut hingga kini belum sepenuhnya tuntas.
Komisi A DPRD Bojonegoro meminta Pemerintah Desa Kalirejo melengkapi administrasi dan menelusuri kembali dokumen lama sebelum mengajukan persoalan tersebut kepada Bupati Bojonegoro. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mencari penyelesaian yang memberikan kepastian bagi warga sekaligus tetap sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset desa.
Pembahasan itu dilakukan dalam rapat kerja Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (26/8/2026). Agenda tersebut berkaitan dengan tindak lanjut pengajuan rencana sertifikat bagi warga Desa Kalirejo yang terdampak pembangunan Jembatan Glendeng.
Bermula dari Pembangunan Jembatan Glendeng
Persoalan ini berawal dari pembangunan Jembatan Glendeng sekitar 1990–1991. Dalam perkembangannya, sebanyak 27 warga Desa Kalirejo disebut sebagai pihak yang terdampak dan masih membutuhkan kepastian mengenai penyelesaian hak atas tanah.
Tanah pengganti yang disiapkan pemerintah kabupaten berada di kawasan Buthuk atau Mbuduk. Lokasi tersebut disebut berada di tengah area persawahan, relatif rendah, berpotensi tergenang ketika musim hujan, serta tidak memiliki akses jalan yang memadai.
Kondisi itu menjadi salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian. Penggantian tanah tidak hanya berkaitan dengan tersedianya bidang lahan, tetapi juga menyangkut kejelasan status hukum, aksesibilitas, dan kepastian bahwa warga memperoleh hak sesuai ketentuan.
Dalam perjalanan waktu, warga menempati bidang tanah lain yang disebut sebagai Tanah Kas Desa (TKD). Keadaan tersebut membuat persoalan menjadi lebih kompleks karena penyelesaiannya berkaitan dengan tanah pengganti yang disiapkan pemerintah kabupaten, lahan yang ditempati warga, dan status aset desa.
Karena itu, riwayat penguasaan tanah dan dokumen yang mendasarinya perlu diperiksa kembali sebelum pemerintah menentukan langkah penyelesaian.
Komentari