Prinsip tersebut penting karena penyelesaian tidak cukup hanya dengan menentukan siapa yang berhak menerima tanah. Pemerintah juga perlu memastikan keabsahan dokumen, riwayat penguasaan lahan, identitas warga yang berhak, serta mekanisme hukum yang sesuai.
Di satu sisi, warga membutuhkan kepastian atas hak mereka. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan penyelesaian tidak menimbulkan persoalan baru terkait pengelolaan aset desa.
Karena itu, penelusuran dokumen lama dan koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memperjelas posisi masing-masing bidang tanah serta menentukan mekanisme penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi A Minta Seluruh Warga Terdata dengan Jelas
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Choirul Anam, menekankan pentingnya memastikan identitas dan status seluruh warga yang terdampak.
“Jadi sambil proses kita tukar guling atau ganti rugi, yang 27 orang ini statusnya harus jelas,” ujarnya dalam pembahasan tersebut.
Ia juga mengingatkan agar seluruh warga yang terdampak tercatat dalam proses penyelesaian.
“Nasib 27 orang itu harus ditulis semua. Jangan sampai ada yang tertinggal satu pun,” tegasnya.
Komentari