Media Bojonegoro – Puluhan mahasiswa, akademisi, buruh, hingga aktivis dari berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026). Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM) yang membawa lima kelompok tuntutan terkait berbagai persoalan masyarakat, mulai dari keadilan ekonomi hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
Massa mulai bergerak dari arah Terminal Rajekwesi menuju gedung DPRD Bojonegoro sekitar pukul 13.00 WIB. Setibanya di lokasi, mereka menyampaikan berbagai tuntutan melalui orasi di halaman gedung wakil rakyat.
Aliansi ini melibatkan berbagai organisasi dan kelompok masyarakat. Di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), BEM dan akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Liga Pemuda Sosialis (LPS), Korps Perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Korpri), Solidaritas Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.
Koordinator lapangan aksi, Nico, mengatakan keterlibatan berbagai elemen tersebut merupakan bentuk penyatuan suara masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan satu sektor, sehingga diperlukan perubahan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan.
“Kami di sini ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” tegas Nico.
5 Tuntutan Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan
Salah satu persoalan yang disoroti adalah keadilan ekonomi. Dalam tuntutan ini, massa meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan biaya hidup, mengurangi beban pajak rakyat, menaikkan upah, serta memperkuat subsidi bagi masyarakat.
Selain persoalan ekonomi, perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian. Melalui tuntutan keadilan gender, aliansi mendesak penghentian segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Mereka juga meminta pemerintah menyediakan pembalut gratis di ruang publik.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan keadilan agraria dan lingkungan. Massa mendesak pemerintah menjalankan reforma agraria, menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta pengembangan geothermal yang mereka nilai merusak lingkungan. Mereka juga meminta penyitaan aset korporasi yang dianggap merusak alam.
“Kami juga menuntut keadilan agraria dan lingkungan. Pemerintah harus menjalankan reforma agraria, menghentikan PSN (proyek strategis nasional) sekaligus geothermal perusak lingkungan, dan sita aset korporasi perusak alam,” ujarnya.
Di bidang pendidikan dan demokrasi, massa menginginkan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sementara dalam tuntutan supremasi sipil dan HAM, mereka mendesak penghentian militerisme, kriminalisasi terhadap jurnalis, serta tindakan brutal aparat. Selain itu, massa meminta pembebasan tahanan politik dan pengusutan hingga tuntas berbagai pelanggaran HAM.
Nico menegaskan, aksi tersebut merupakan upaya menyampaikan keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai membebani kehidupan rakyat. Ia berharap suara yang disampaikan berbagai elemen tersebut mendapat perhatian pemerintah.
“Kami ingin menyuarakan itu. Kami ingin rakyat tidak tercekik kebijakan pemerintah yang amburadul. Suara rakyat patut didengar,” tandas Nico.
Komentar