Stiker “Keluarga Miskin” Tuai Sorotan, Pemkab Bojonegoro Evaluasi Data Kemiskinan

Penempelan stiker “Keluarga Miskin” di rumah warga sebagai bentuk transparansi data kemiskinan di Bojonegoro.

Mediabojonegoro.com – Penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di sejumlah rumah warga Bojonegoro jadi sorotan. Niat awal untuk transparansi, tapi di lapangan justru memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Kebijakan ini membuka lagi perdebatan lama, mulai dari soal akurasi data, perasaan warga, sampai batas antara keterbukaan dan stigma sosial.

Kondisi ini membuat Pemkab Bojonegoro mulai melakukan evaluasi terhadap data kemiskinan yang selama ini dipakai sebagai acuan penyaluran bantuan sosial.

Polemik Stiker Keluarga Miskin dan Sensitivitas Sosial Warga

Dinas Sosial (Dinsos) menegaskan, pembenahan data jadi langkah penting agar kebijakan bantuan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala Dinsos Bojonegoro, Agus Susanto Herdianto, saat mendampingi Wakil Bupati dalam inspeksi mendadak (sidak) pemasangan stiker di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Selasa (6/1/2026).

Sidak dilakukan setelah muncul keluhan dari warga yang merasa pemasangan stiker belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Menurut Agus, program stiker ini sebenarnya bagian dari uji publik terhadap Data Kemiskinan Daerah (Damisda), yang selama ini dihimpun dari pemerintah desa.

“Stiker dipasang sebagai bentuk keterbukaan. Masyarakat bisa melihat, menilai, bahkan mengoreksi kalau datanya belum sesuai kondisi di lapangan,” jelasnya.

Pemkab Bojonegoro Lakukan Evaluasi dan Validasi Ulang

Meski begitu, Agus mengakui pada tahap awal potensi data yang belum tepat memang masih ada. Dari total 50.987 kepala keluarga yang masuk data tahap pertama, semuanya akan dievaluasi lewat proses verifikasi dan validasi ulang.

Selain itu, pembaruan data ini juga akan disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang ke depan jadi acuan utama kebijakan sosial pemerintah. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi kesalahan sasaran dan membuat penyaluran bantuan lebih tepat.

Di sisi lain, kasus pencopotan stiker oleh perangkat desa atau warga juga ikut jadi perhatian. Dinsos memastikan tidak akan langsung mengambil kesimpulan.

“Stiker yang dilepas tidak otomatis berarti datanya salah atau benar. Semua tetap kami cek lagi supaya keputusannya adil,” tegas Agus.

Dampak Sosial dan Harapan Warga terhadap Kebijakan

Polemik ini menunjukkan, pendataan kemiskinan bukan cuma soal angka. Di lapangan, label seperti ini bisa berdampak ke perasaan dan hubungan sosial antarwarga. Kalau tidak dilakukan dengan hati-hati, niat transparansi justru bisa menimbulkan stigma baru di masyarakat.

Berdasarkan pantauan Mediabojonegoro.com di Desa Bendo, seorang warga berinisial SR yang bekerja sebagai buruh tani menilai pendataan bantuan memang penting. Namun, ia berharap ke depan pemerintah bisa memberi penjelasan yang lebih jelas ke warga, supaya tidak menimbulkan salah paham di lingkungan sekitar.

Evaluasi yang dilakukan Pemkab Bojonegoro diharapkan tidak berhenti di pembaruan data saja, tapi juga cara penyampaian kebijakan ke masyarakat. Karena selain data yang akurat, kenyamanan sosial warga juga sama pentingnya dalam upaya penanganan kemiskinan.