Stiker “Keluarga Miskin” Tuai Sorotan, Pemkab Bojonegoro Evaluasi Data Kemiskinan

Penempelan stiker “Keluarga Miskin” di rumah warga sebagai bentuk transparansi data kemiskinan di Bojonegoro.

Mediabojonegoro.com – Polemik penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di sejumlah rumah warga Bojonegoro mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan data kemiskinan. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro memastikan langkah korektif akan dilakukan agar pendataan penerima bantuan sosial benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinsos Bojonegoro, Agus Susanto Herdianto, saat mendampingi Wakil Bupati Bojonegoro dalam inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan penempelan stiker di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Selasa (6/1/2026). Sidak dilakukan menyusul banyaknya keluhan warga yang menilai pemasangan stiker tidak tepat sasaran dan menimbulkan keresahan sosial.

Menurut Agus Susanto Herdianto, program penempelan stiker merupakan bagian dari upaya transparansi data kemiskinan yang bersumber dari Data Kemiskinan Daerah (Damisda). Data awal tersebut dihimpun melalui pemerintah desa, mulai dari tingkat kepala desa hingga perangkatnya, sebelum digunakan sebagai dasar penentuan keluarga penerima manfaat (KPM).

“Stiker ini dipasang sebagai sarana keterbukaan kepada masyarakat. Tujuannya agar data penerima bantuan sosial bisa diuji bersama dan semakin akurat,” jelas pria yang akrab disapa Antok itu.

Ia mengakui, pada tahap awal terdapat potensi ketidaksesuaian data. Sebab itu, setelah pemasangan tahap pertama yang mencakup 50.987 kepala keluarga, Dinsos akan melakukan evaluasi menyeluruh. Proses ini mencakup perbaikan data agar penyaluran bantuan benar-benar menyasar warga yang berhak.

Lebih lanjut, Antok menambahkan bahwa pemutakhiran data juga akan diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diharapkan mampu memperkuat basis kebijakan sosial pemerintah daerah sekaligus meminimalkan kesalahan sasaran di masa mendatang.

Terkait temuan adanya stiker yang dicopot setelah dipasang oleh perangkat desa, Dinsos menegaskan tidak akan gegabah mengambil kesimpulan. Setiap kasus pencopotan akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi ulang sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau ada stiker yang dilepas, itu tidak langsung dianggap benar atau salah. Kami akan cek kembali datanya agar keputusan yang diambil tetap objektif dan adil,” tegasnya.

Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan memberikan masukan secara terbuka dan tertib. Partisipasi warga dinilai penting agar pendataan kemiskinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya.

Dengan evaluasi berkelanjutan ini, Pemkab Bojonegoro berharap polemik stiker “Keluarga Miskin” dapat menjadi momentum perbaikan sistem data sosial. Ke depan, kebijakan bantuan diharapkan semakin tepat sasaran, berkeadilan, dan mampu menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat.