Akurasi Data Jadi Kunci Strategi Pemkab Bojonegoro Turunkan Angka Kemiskinan
 |
| Ilustrasi kebijakan berbasis akurasi data dalam upaya penurunan angka kemiskinan oleh Pemkab Bojonegoro. |
Mediabojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan di tahun 2026. Kali ini, fokus utamanya bukan sekadar menambah program bantuan, tapi memastikan data warga benar-benar akurat.
Lewat pendekatan ini, Pemkab ingin setiap kebijakan tepat sasaran, agar bantuan dan program yang dijalankan bisa benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini merupakan gabungan dari beberapa sumber, seperti DTKS, P3KE, hingga Regsosek, yang memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Menurutnya, data ini jadi pegangan penting agar program dari pemerintah tidak tumpang tindih dan bisa berjalan lebih efektif.
Untuk memastikan datanya tetap sesuai kondisi di lapangan, Pemkab Bojonegoro bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik melakukan pembaruan data secara langsung ke masyarakat.
Pendataan ini menyasar seluruh wilayah, mulai dari desa hingga kelurahan. Total ada 430 desa dan kelurahan yang ikut dalam proses pemutakhiran data, yang berlangsung sejak 14 Januari hingga 16 Februari 2026.
Prosesnya juga melibatkan banyak pihak. Mulai dari 28 camat sebagai koordinator wilayah, ratusan koordinator desa, hingga ribuan petugas lapangan yang turun langsung mendata kondisi warga.
Di lapangan, petugas tidak hanya mengisi data, tapi juga melihat langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hasilnya kemudian dijadikan dasar untuk menentukan arah kebijakan ke depan.
“Data ini akan jadi acuan utama dalam langkah penurunan kemiskinan di Bojonegoro,” jelas Agus.
Dengan strategi berbasis data ini, Pemkab menargetkan angka kemiskinan bisa turun 0,94 persen pada 2026. Artinya, sekitar 4.310 kepala keluarga atau 11.854 jiwa diharapkan bisa keluar dari garis kemiskinan.
Jika target ini tercapai, angka kemiskinan di Bojonegoro diproyeksikan turun dari 11,49 persen pada 2025 menjadi 10,55 persen di tahun 2026.
Selain soal data, upaya penurunan kemiskinan juga menyentuh faktor sosial di masyarakat. Salah satunya adalah pencegahan pernikahan dini yang dinilai bisa membantu memutus rantai kemiskinan di tingkat keluarga.
Pemkab menegaskan, upaya ini bukan hanya tugas satu dinas saja. Semua perangkat daerah terlibat, mulai dari program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan warga.
Ke depan, Pemkab Bojonegoro ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar berbasis kondisi nyata di lapangan. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan langkah penanganan kemiskinan bisa lebih tepat dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
