Jalan Poros Desa Jadi Sorotan Imam Sholikin dalam Reses DPRD Bojonegoro di Ngambon

Suasana reses Imam Sholikin, anggota DPRD Bojonegoro, bersama warga Desa Ngambon pada Masa Sidang I Tahun 2026.

Mediabojonegoro.com – Bagi masyarakat desa, kondisi jalan bukan sekadar persoalan akses, melainkan bagian dari kelangsungan aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketika infrastruktur dasar belum memadai, dampaknya merambat ke berbagai sektor, mulai dari pertanian, pendidikan, hingga aktivitas sosial masyarakat.

Gambaran tersebut mengemuka dalam agenda reses Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin, saat berdialog dengan warga Dusun Nduri, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon. Pertemuan itu memperlihatkan bahwa kebutuhan utama masyarakat masih berkutat pada akses dasar yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi desa.

Warga menyampaikan kondisi jalan poros desa yang selama ini menjadi jalur utama penghubung menuju pusat kecamatan dan layanan publik. Jalan tersebut digunakan untuk mobilitas hasil pertanian, aktivitas sekolah, hingga kebutuhan kesehatan. Namun kerusakan di sejumlah titik dinilai kerap menghambat pergerakan warga, terutama saat musim hujan.

Dalam pandangan warga, perbaikan jalan desa memiliki dampak langsung terhadap biaya distribusi hasil pertanian dan efisiensi waktu tempuh. Karena itu, pembangunan infrastruktur dinilai bukan hanya proyek fisik, tetapi investasi terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat desa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Imam Sholikin menyatakan kondisi infrastruktur desa akan menjadi bagian dari catatan yang dikawal dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah. Ia menilai pemerataan pembangunan harus dimulai dari penguatan akses dasar di wilayah pinggiran agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh secara merata.

Selain infrastruktur, warga juga menyoroti persoalan pertanian, terutama terkait ketersediaan pupuk yang kerap tidak stabil menjelang musim tanam. Kondisi ini disebut memengaruhi produktivitas petani yang menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar warga di wilayah tersebut.

Di sisi lain, kebutuhan ruang sosial masyarakat juga muncul dalam dialog. Warga berharap adanya dukungan untuk penyelesaian pembangunan Masjid Al-Mujahidin yang hingga kini belum rampung. Keberadaan masjid tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan kebersamaan warga.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat di DPRD Kabupaten Bojonegoro, Imam Sholikin menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diproses sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Ia menekankan bahwa pembangunan desa perlu dilihat sebagai satu kesatuan antara infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.

Reses yang berlangsung Kamis (5/2/2026) tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan jalan desa tidak berdiri sendiri. Ketika akses dasar diperbaiki, pergerakan ekonomi menjadi lebih lancar, aktivitas sosial tumbuh, dan kualitas hidup masyarakat desa ikut meningkat. Dalam konteks itu, infrastruktur desa menjadi fondasi penting bagi pemerataan pembangunan di Bojonegoro.