Penghargaan UHC 2026 Jadi Penegas Komitmen Bojonegoro Perluas Akses Kesehatan Warga

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati (tengah), menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 di Jakarta atas komitmen perluasan akses layanan kesehatan melalui JKN.

Mediabojonegoro.com – Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 yang diterima Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bukan sekadar simbol prestasi administratif. Lebih dari itu, capaian ini mencerminkan arah kebijakan daerah yang menempatkan akses kesehatan sebagai hak dasar warga, bukan fasilitas tambahan yang bergantung pada kemampuan ekonomi.

Di tengah tantangan layanan kesehatan nasional yang terus berkembang, komitmen daerah menjadi penentu apakah masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara. Bojonegoro dinilai berhasil menjaga kesinambungan perlindungan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga mayoritas warganya memiliki kepastian akses layanan medis tanpa dibebani risiko biaya berlebih.

Pengakuan tersebut disampaikan dalam ajang UHC Awards 2026 yang digelar Pemerintah Pusat di JIEXPO Convention Centre and Theater, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Kabupaten Bojonegoro menerima penghargaan kategori Madya sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi daerah dalam memperluas dan mempertahankan kepesertaan JKN.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam kesempatan itu menekankan bahwa JKN merupakan perwujudan amanat konstitusi. Negara, menurutnya, harus memastikan warganya tidak jatuh miskin hanya karena sakit, sekaligus menjamin setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan yang layak. Peran pemerintah daerah menjadi krusial, tidak hanya dalam memperluas cakupan, tetapi juga menjaga agar jumlah peserta JKN tidak mengalami penurunan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan evaluasi nasional yang disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Hingga akhir 2025, kepesertaan JKN telah melampaui 98 persen penduduk Indonesia atau sekitar 282,7 juta jiwa. Capaian ini disebut sebagai hasil kolaborasi lintas sektor, dengan pemerintah daerah sebagai salah satu penggerak utama. Daerah yang telah mencapai UHC, lanjutnya, cenderung memiliki akses layanan kesehatan yang lebih baik dan tingkat kesakitan yang lebih rendah.

Bagi Bojonegoro, capaian ini dipahami bukan sebagai garis akhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, menyebut penghargaan tersebut sebagai penguat komitmen daerah dalam menjamin kesehatan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu. Ia menegaskan bahwa UHC bukan semata urusan administratif, melainkan upaya memastikan warga tidak lagi dihadapkan pada kebingungan biaya saat membutuhkan pengobatan.

Selain perlindungan pembiayaan, Ninik juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap upaya preventif. Pola hidup bersih dan sehat serta kebiasaan makan yang baik dinilai sebagai bagian tak terpisahkan dari keberlanjutan sistem jaminan kesehatan, agar beban layanan tidak terus meningkat.

Penghargaan UHC Awards 2026 ini diterima langsung oleh Ninik Susmiati dan diserahkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam menjaga konsistensi kebijakan kesehatan di Bojonegoro.

Ke depan, tantangan utama bukan lagi sekadar mempertahankan status UHC, melainkan memastikan kualitas layanan benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah. Dalam konteks itulah, penghargaan ini menjadi pengingat bahwa kebijakan kesehatan yang inklusif membutuhkan kerja berkelanjutan, bukan hanya pengakuan sesaat.