Blok Cepu Tembus Posisi Teratas Produksi Minyak Nasional, Bojonegoro Ambil Peran Sentral
![]() |
| Fasilitas produksi Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang menjadi salah satu tulang punggung produksi minyak nasional dalam mendukung target lifting migas Indonesia. |
Mediabojonegoro.com – Bojonegoro kembali menegaskan posisinya bukan sekadar daerah penghasil minyak, melainkan simpul strategis dalam ketahanan energi nasional. Ketika pemerintah berbicara tentang keberlanjutan sektor migas dan pembiayaan program publik, peran lapangan minyak di wilayah ini menjadi konteks penting yang tak bisa diabaikan.
Dalam satu dekade terakhir, target lifting minyak nasional kerap menjadi pekerjaan rumah berat bagi negara. Namun pada 2025, pemerintah mencatat capaian yang berbeda. Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akhirnya terpenuhi, sebuah momentum yang memberi sinyal bahwa strategi pengelolaan migas mulai menemukan ritmenya. Di balik capaian itu, kontribusi lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, menjadi faktor penentu.
Produksi minyak dari Blok Cepu saat ini bahkan menempatkannya sebagai produsen terbesar di Indonesia, melampaui Blok Rokan yang selama ini identik sebagai tulang punggung migas nasional. Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menyebut produksi Banyu Urip berada di kisaran 170 ribu hingga 180 ribu barel per hari, lebih tinggi dibandingkan Blok Rokan yang berada di rentang 150 ribu–160 ribu barel per hari.
Capaian tersebut tidak hadir secara tiba-tiba. Optimalisasi lapangan eksisting menjadi pendekatan utama, salah satunya melalui program Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) yang dijalankan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Program ini melibatkan pengeboran tujuh sumur baru dan terbukti mampu menambah produksi sekitar 30 ribu barel per hari. Strategi ini mencerminkan arah kebijakan migas yang kini lebih menekankan efisiensi, inovasi teknis, dan pemaksimalan cadangan yang ada.
“Untuk mempertahankan produksi, mau tidak mau kita optimalkan yang ada sekaligus menemukan cadangan-cadangan baru,” ujar Anggono saat menghadiri kegiatan peringatan Hari Tani Nasional bersama petani Sekolah Lapang Pertanian EMCL di sekitar lapangan Banyu Urip, Dusun Sumurpandan, Desa Gayam, Bojonegoro, Selasa (30/9/2025).
Secara regional, wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menyumbang sekitar 250 ribu barel per hari. Dari jumlah tersebut, seperempat produksi minyak nasional berasal dari Blok Cepu. Angka ini menempatkan Bojonegoro bukan hanya sebagai daerah penghasil, tetapi sebagai penyangga utama pasokan energi nasional.
Di tingkat nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa lifting minyak 2025 mencapai rata-rata 605,3 ribu barel per hari atau 100,05 persen dari target APBN sebesar 605 ribu barel per hari. Menurutnya, ini merupakan capaian bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir target lifting minyak berhasil dipenuhi.
Meski demikian, keberhasilan produksi tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan penerimaan negara. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor migas tercatat Rp105,04 triliun atau 83,7 persen dari target Rp125,46 triliun. Pemerintah menilai selisih ini dipengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang berada di bawah asumsi makro APBN. Sepanjang 2025, harga rata-rata minyak dunia berada di kisaran USD68 per barel, jauh dari asumsi USD82 per barel.
Namun secara keseluruhan, sektor ESDM tetap mencatat kinerja positif. Total PNBP yang dibukukan Kementerian ESDM mencapai Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target DIPA 2025. Kontribusi terbesar datang dari subsektor mineral dan batubara, disusul panas bumi dan subsektor lainnya.
Bagi Bojonegoro, capaian ini memiliki makna lebih luas dari sekadar statistik produksi. Ketergantungan nasional terhadap Blok Cepu menempatkan daerah ini dalam posisi strategis, sekaligus menghadirkan tanggung jawab besar agar pengelolaan migas benar-benar memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Ketika minyak menjadi instrumen pembiayaan program kerakyatan di tingkat nasional, publik Bojonegoro menaruh harapan agar dampak ekonominya juga kembali ke daerah, bukan hanya mengalir ke pusat.
Ke depan, tantangan bukan lagi sekadar menjaga angka produksi, melainkan memastikan bahwa keberhasilan sektor migas sejalan dengan kepentingan publik, keadilan fiskal, dan transisi energi yang mulai dibicarakan secara nasional. Dalam peta besar itu, Bojonegoro sudah berada di tengahnya. Tinggal bagaimana negara dan daerah mengelola momentum ini agar tidak sekadar menjadi catatan sejarah, tetapi pijakan kebijakan yang berkelanjutan.
